Berita

Bupati Buton, La Bakry melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P. Batubara di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Jumat pagi, 28 Februari 2020.

Pada kesempatan ini, Bupati Buton menyerahkan dokumen usulan bantuan kepada Kemensos. Setidaknya ada tujuh item yang menjadi usulan di antaranya pembangunan panti asuhan untuk lansia, yatim piatu, fakir miskin, dan penderita disabilitas, pembangunan pelatihan kesejahteraan sosial (P2KS),usulan program komunitas adat terpencil, keserasian dan kearifan lokal, sistem layanan dan rujukan terpadu, penambahan kuota PKH (Program Keluarga Harapan), dan penambahan kuota program sembako.

"Pada prinsipnya Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara merespon positif usulan Pemerintah Kabupaten Buton dan akan mengupayakan untuk bisa diakomodir dan dianggarkan pada tahun anggaran 2021 mendatang ataupun penambahan bantuan di tahun 2020 ini", ungkap Bupati Buton.

Dikatakannya pembangunan panti asuhan dipandang urgen, karena belum adanya fasilitas panti asuhan di seluruh wilayah Kepulauan Buton yang bisa menampung lansia, yatim piatu, fakir miskin dan penderita disabilitas. La Bakry berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan kepada Kabupaten Buton sehingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena tak dapat dipungkiri program nasional Kementerian Sosial yang bersinergi dengan program Pemda ini langsung dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Buton ini berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Buton agar usulan Pemerintah Kabupaten Buton ini dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat sehingga dapat segera mengucurkan dana atau bantuan kepada daerah dan masyarakat Buton.

Kadis Sosial Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin mengatakan permohonan pembangunan asrama Panti Asuhan untuk lansia, yatim piatu, fakir miskin dan penderita disabilitas dipandang sangat penting karena jumlah lansia di Buton sudah mencapai 7.411 dan penderita disabilitas berkisar 600 orang.

"Pemda telah mempersiapkan lokasi pembangunan asrama panti seluas 2 hektar untuk memenuhi usulan tersebut. Sementara untuk program sembako, Buton baru menerima bantuan kurang lebih 5.681 KK dari total 17.790 KK menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk itu kita minta penambahan bantuan untuk beberapa program kesejahteraan dan keserasian sosial, termasuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 10 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Buton", lanjut mantan Kadis Lingkungan Hidup ini.

Pertemuan ini turut dihadiri Dirjen Linjamsos Hary Hikmat dan Sekretaris Dirjen PFM Kemensos RI Nurul, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buton, Hasan Jaya Purnama.

News : Achie (Protokoler & KP)
Kredit Foto : Parlin (Protokoler & KP)

Berita Terbaru