Berita

Data sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kineria pelaksanaan pembangunan, serta dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Wakil Bupati Buton, Iis Elianti mengatakan hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) Satu Data Indonesia dan Sosialisasi Sensus Penduduk Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kantor Statistik Kabupaten Buton dan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton di Aula Kantor Bupati Kompleks Pusat Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo pada tanggal 2 Desember 2019 lalu.

Pada era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Data yang diperlukan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota melainkan juga sampai di tingkat wilayah terkecil, kata beliau.

Sumber data yang diperoleh menurut Wabup Buton dapat berasal dari berbagai unsur contohnya melalui sensus, survei dan kompilasi produk administrasi. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini diamanatkan untuk menyelenggarakan statistik yang bersifat dasar yang masih mengacu pada kepentingan nasional sedangkan untuk data sektoral yang bersifat lebih spesifik diperoleh melalui instansi-instansi terkait di daerah, untuk keseluruhan data yang dihasilkan oleh berbagai sumber tersebut memerlukan sinergi agar dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan krusial didaerah, sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif.

Perlu diketahui bahwa untuk menghasilkan data statistik yang bermanfaat bagi pembangunan daerah tentu tidaklah mudah karena tantangan dan hambatan dalam pengumpulan maupun pengolahan data akan selalu ada berbagai tantangan tersebut antara lain disebabkan karena data yang masih tersebar di berbagai instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, ada kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia, serta karena adanya perubahan alur data sektoral yang mengakibatkan data sektoral di tingkat provinsi dan nasional tidak lagi tersedia secara lengkap, katanya.

Lebih lanjut politisi PAN Kabupaten Buton mengatakan dengan pertimbangan agar diperoleh data yang berkualitas, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Atas prioritas yang harus diselesaikan dalam pengimplementasian hal tersebut, pada 12 juni 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penerapan Satu Data diharapkan dapat mengakselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE / e-government) yang sedang dimatangkan persiapannya, baik aspek regulasi maupun tahapan operasionalnya.

Melalui Perpres ini, standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat/daerah. Dalam hal ini badan pusat statistik berperan sebagai pembina data bidang statistik baik tingkat pusat/daerah melalui kerjasama dengan wali data di tingkat daerah yaitu Dinas Komunikasi Dan Persandian, pungkas Wakil Bupati Buton. (kominfocrew)

Berita Terbaru